KABUPATEN LOMBOK TIMUR  PERATURAN DESA SAKRA SELATAN

KECAMATAN SAKRA  KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Nomor : 06 Tahun 2025  TENTANG

PENGELOLAAN ASET DESA

DESA SAKRA SELATAN KECAMATAN SAKRA  KABUPATEN LOMBOK TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SAKRA SELATAN

Menimbang : a. bahwa guna melaksanakan ketentuan Peraturan Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Aset Desa Desa Sakra Selatan Kecamatan Sakra  Kabupaten Lombok Timur .

Mengingat   :  1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 Perubahan atas Peraturan Pemerintah 43 tentang Pedoman umum dan petunjuk tekhnis pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana – Dana Desa yang bersumber dari APBN ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2015.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.
6. Peraturan Daerah Lombok Timur Nomor 9 tahun 2010 tentang Desa;
7. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 66 tahun 2011 tentang penyelengaraan Pemerintahan desa;
8. Peraturan BupatiNomor 18 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Tanah Desa;
9. Peraturan Desa nomor 2 tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SAKRA SELATAN

dan

KEPALA DESA SAKRA SELATAN MEMUTUSKAN :

Menetapkan       :     PERATURAN DESA SAKRA SELATAN TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang  memiliki  batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat  istiadat  setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat  yang ditunjuk dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk  melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu

3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul  dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam  sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik

4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan

5. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan

6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala

7. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan perundang-undangan yangnditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka

melaksanakan Peraturan Desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

8. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

10. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) atau perolehan Hak lainnya yang

11. Pengelolaan Aset Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan,  pemindahtanganan,                                                                                                   penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian aset

12. Perencanaan adalah tahapan kegiatan secara sistematis untuk merumuskan berbagai rincian kebutuhan barang milik

13. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan  kebutuhan barang dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan

14. Pemanfaatan adalah pendayagunaan aset Desa secara tidak langsung dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan desa dan tidak mengubah status

15. Penghargaan adalah pemberian dari Pemerintah Kabupaten atau Pemerintah Desa kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berhenti dengan hormat dari jabatannya.

16. Sewa adalah pemanfaatan aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktutertentu dan menerima imbalan uang

17. Pinjam pakai adalah pemanfaatan aset Desa antara  Pemerintah  Desa dengan Pemerintah Desa lain serta Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa setempatdalam jangka waktu tertentu tanpa menerima

18. Kerjasama pemanfaatan adalah pemanfaatan aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka meningkatkan pendapatan

19. Bangun Guna Serah adalah Pemanfaatan Barang Milik Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka

20. Bangun Serah Guna adalah Pemanfaatan Barang Milik Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada Pemerintah Desa untuk didayagunakan dalam jangka waktu tertentu yang

21. Pengamanan adalah Proses, cara perbuatan mengamankan aset Desa dalam bentuk fisik, hukum, dan

22. Pemeliharaan adalah kegiatan yang di lakukan agar, semua aset Desa selalu dalam keadaan baik dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan

23. Penghapusan adalah kegiatan menghapus/meniadakan aset Desa dari buku data inventaris desa dengan keputusan kepala desa untuk membebaskan Pengelolaan Barang, Pengguna Barang, dan/ atau kuasa pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik

24. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan aset

25. Tukar menukar adalah pemindahtanganan kepemilikan aset Desa yang dilakukan antara pemerintah desa dengan pihak lain  dengan penggantiannya dalam bentuk

26. Penjualan adalah pemindahtanganan aset Desa kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk

27. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pemindahtanganan aset Desa yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal Desa

28. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang di lakukan meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan aset Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

29. Pelaporan adalah penyajian keterangan berupa informasi terkait dengan keadaan objektif aset

30. Penilaian adalah suatu proses kegiatan pengukuran yang didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai aset

31. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan aset

32. Kodefikasi adalah pemberian kode barang pada aset Desa dalam rangka pengamanan dan kepastian status kepemilikan barang yang berada dalam pengguasaannya

33. Tanah Kas Desa adalah tanah bekas bengkok dan tanah lain yang dikuasai desa berupa tanah sawah dan atau tanah darat yang menjadi Aset

BAB II JENIS ASET DESA

Pasal 2

• Jenis aset desa terdiri atas:

1. Kekayaan asli desa;
2. Kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa;
3. Kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
4. Kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian / kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan undang- undang;
5. Hasil kerja sama desa; dan
6. Kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang

• Kekayaan asli desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:

1. tanah kas desa;
2. pasar desa;
3. pasar hewan;
4. bangunan desa;
5. pelelangan hasil pertanian;
6. lain-lain kekayaan asli desa

• Lain-lain kekayaan milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, antara lain :

1. Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa, APBD Kabupaten atau APBD Provinsi;
2. Barang yang berasal dari perolehan lainnya dan atau sumbangan dari pihak ketiga;
3. Barang yang diperoleh dari hibah / sumbangan atau sejenisnya;
4. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian / kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Hak Desa dari dana perimbangan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Hibah dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten ;
7. Hibah dari pihak ke 3 (tiga) yang sah yang tidak mengikat ;
8. Hasil kerjasama

• Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 menjadi milik desa dan tercantum dalam buku Inventaris

BAB III PEROLEHAN

Pasal 4

• Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 diperoleh melalui:

1. pembelian ;
2. sumbangan ;
3. bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah maupun pihak lain;
4. bantuan dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

• Aset Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi milik desa dan tercantum dalam buku Inventaris

BAB IV PENGELOLAAN

Pasal 5

• Pengelolaan Aset Desa dilaksanakan berdasarkan  asas  fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, kepastian nilai,

• Pengelolaan Aset Desa harus berdayaguna dan berhasil guna untuk meningkatkan pendapatan
• Pengelolaan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada pasal (1) harus mendapat persetujuan

Pasal 6

Biaya Pengelolaan Aset Desa dibebankan pada APBDesa.

Pasal 7

• Aset Desa dikelola oleh Pemerintah Desa dengan membentuk Panitia Pengelolaan Aset Desa melalui Musyawarah
• Aset Desa dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, serta pembinaan
• Panitia Pengelolaan Aset Desa sesuai pasal (1) selanjutnya akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala

Pasal 8

Perencanaan kebutuhan Aset Desa disusun dalam rencana kerja dan APBDesa setelah memperhatikan ketersediaan barang milik Desa yang ada.

BAB V PEMANFAATAN

Pasal 9

• Pemanfaatan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilakukan melalui :

1. sewa ;
2. pinjam pakai ;
3. kerjasama pemanfaatan ;
4. bangun serah guna dan bangun guna

• Ketentuan dan Tata Cara Pemanfaatan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala

Pasal 10

• Aset Desa yang berupa tanah Desa tidak diperbolehkan dilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain , kecuali diperlukan untuk kepentingan umum.

• Pelepasan hak kepemilikan tanah desa sebagaimana dimaksud pada ayat
  • dilakukan setelah mendapat ganti rugi sesuai dengan harga yang Menguntungkan desa dengan memperhatikan harga pasar dan
• Penggantian ganti rugi berupa uang harus digunakan untuk membeli tanah lain yang lebih baik dan berlokasi di Desa
• Pelepasan hak kepemilikan tanah desa sebagaimana dimaksud pada ayat
  • ditetapkan dengan Keputusan Kepala
• Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan setelah mendapat persetujuan BPD dan mendapat ijin tertulis dari Bupati dan Gubernur.
• Aset Desa berupa Tanah kas desa dapat disewakan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang lagi setiap 1 (satu) tahun melalui mekanisme lelang;

(7). Sewa menyewa tanah kas desa dilakukan dengan perjanjian tertulis dan dibuktikan diatas kertas bermaterai.

BAB VI PENGHAPUSAN

Pasal 11

• Penghapusan Aset Desa bisa merupakan kegiatan menghapus/meniadakan Aset Desa dari buku data inventaris

• Penghapusan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal Aset Desa karena terjadinya, antara lain :

1. Beralih kepemilikan,
2. Pemusnahan, dan
3. Sebab lain

• Penghapusan Aset Desa karena terjadinya sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, antara lain :

1. Hilang
2. Kecurian, dan
3. terbakar

• Tata cara Penghapusan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala

BAB VII PELAPORAN

Pasal 12

• Kepala Desa menyampaikan Laporan Hasil pengelolaan Aset Desa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran dan/atau  sewaktu- waktu apabila
• Laporan hasil pengelolaan asset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari laporan

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya peraturan ini, semua ketentuan yang mengatur  mengenai Aset Desa dan ketentuan-ketentuan lain yang  bertentangan  dengan  peraturan ini dinyatakan tidak berlaku

Pasal 14

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur .

Ditetapkan di       : Sakra Selatan  Pada tangggal    : 21 Maret 2025  

KEPALA DESA SAKRA SELATAN

LALU BURHAN

Diundangkan di     : Sakra Selatan 

Tanggal                           : 21 April 20125

SEKRETARIS DESASAKRA SELATAN

SURYADI

Lembaran Desa Sakra Selatan Kec.  Sakra   Nomor 05 Tahun 2025

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SAKRA SELATAN KECAMATAN SAKRA  KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Nomor : 06 Tahun 2025

TENTANG

PERSETUJUAN PERATURAN DESA SAKRA SELATAN KECAMATAN SAKRA  KABUPATEN LOMBOK TIMUR

TENTANG

PENGELOLAAN ASET DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SAKRA SELATAN

.

Ditetapkan di           : Sakra Selatan  Tanggal      : 21 Maret 2025

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

TUHUR AL-MASTUHURUDDIN

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth.  1. Ibu Bupati Lombok Timur

2. Camat Sakra

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA SAKRA SELATAN KEC.  SAKRA   TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA

Nomor        : 06 Tahun 2025

Tanggal      : 21 Maret 2025

BERITA ACARA

RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ( BPD ) DESA SAKRA SELATAN KECAMATAN SAKRA  KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Pada hari ini Jum’at tanggal Dua Puluh Satu bulan Maret Tahun Dua Ribu Duapuluh Lima, Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ), Desa Sakra Selatan Kecamatan Sakra  Kabupaten Lombok Timur  telah mengadakan rapat yangdihadiri oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa yang membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Aset Desa.

Setelah melalui pembahasan materi – materi pokok Peraturan Desa diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Aset Desa untuk dijadikan Peraturan Desa Sakra Selatan Kecamatan Sakra  Kabupaten Lombok Timur .

Demikian Berita Acara Rapat dibuat untuk digunakan seperlunya.

Sakra Selatan  , 21 Maret 2025

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

TUHUR AL-MASTUHURUDDIN, QH. Ss

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA SAKRA SELATAN KEC.  SAKRA   TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA

Nomor        : 06 Tahun 2025

Tanggal      : 21 Maret 2025

DAFTAR HADIR RAPAT BPD

DESA SAKRA SELATAN KECAMATAN SAKRA