Menimbang

:

a.

bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 Ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, lain-lain pendapatan asli Desa antara lain adalah hasil pungutan desa;

b.

bahwa Peraturan Desa tentang Pungutan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah  dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawarat-an Desa;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di-maksud pada huruf  a dan huruf b  perlu menetapkan Peraturan Desa Sakra Selatan  tentang Pungutan Desa menjadi Peraturan Desa Sakra Selatan  tentang Pungutan Desa Sakra Selatan  Tahun Anggaran2025

Mengingat

:

 1.

Undang-Undang Nomor  69  Tahun  1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

 Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

 5.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

 7.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor );

8.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1448);

9.

Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Rugi Kerugian Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);

10

Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Pembentukan 49 (Empat Puluh Sembilan) Desa di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2015 2010 Nomor 15);

11

Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes kepada Camat se-Kabupaten Lombok Timur (Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2015 Nomor 30);

12

Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 Nomor 27);

13

Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 83 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Serta Besaran Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak untuk Setiap Desa di Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2023;

14

Peraturan Desa Sakra Selatan Nomor 06 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) (Lembaran Desa Sakra Selatan Tahun 2023 Nomor 4);

15

Peraturan Desa Sakra Selatan Nomor 06 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Sakra Selatan Tahun Anggaran 2025  (Lembaran Desa Sakra Selatan Tahun 2024 Nomor 14);

Lampiran I Peraturan Desa Sakra Selatan

Nomor         :  8

Tahun          :  2024

Tentang       :  Jenis Pungutan dan Besarnya Tarif

                         Pungutan Desa Sakra Selatan

                         Tahun Anggaran 2025

No

Jenis pungutan

Besarnya (Rp)

Target

Jumlah

1

Pelayanan Administrasi Nikah, Talak, Rujuk dan Cerai (Model NA) Luar Desa

Rp. 100.000

20

Rp. 2.000.000

2

Surat Pernyataan Perdamaian

Rp. 150.000

10

Rp. 1.500.000

3

Surat Pernyataan Jual Beli tanah (Dalam Desa)

1,5 % x Harga

500.000.000

Rp. 7.500.000

4

Surat Pernyataan Jual Beli tanah (Luar Desa)

2,5 % x Harga

200.000.000

Rp. 5.000.000

5

Surat Permohonan HO/IMB

Rp.50.000,-

 20

Rp. 1.000.000

6

Surat Pernyataan Sewa Gadai Tanah/Sawah

Rp. 100.000

10

Rp. 1.000.000

7

Surat Pernyataan Bagi Waris/Hibbah

1 % x nilai asset

150.000.000

Rp. 1.500.000

8

Sewa Tanah Pecatu

Rp. 31.925.000

5 Tilok

159.625.000

9

Surat penyelesaian perkara

Rp. 50.000,-

10

Rp. 500.000

10

Administrasi PTSL

Rp. 300.000

9

Pungutan dari pemilik Huller Padi Besar

Rp.50.000,-

0,-

0,-

10

Pungutan dari pemilik Huller Padi Kecil

Rp.10.000

0,-

0,-

11

Legalisasi Surat

Rp.500/Lmbr

0

0,-

12

Pungutan dari usaha ayam bertelur / pedaging

Rp. 50.000

2

0,-

13

Pungutan dari penyedia jaringan internet

Rp.100.000

3

Rp.

14

Pungutan dari Pengecer Gas LPG

Rp. 50.000

2

Rp.

15

Pungutan dari Pengecer Pupuk

Rp. 100.000

1

Rp.

Total Target Satu Tahun

Rp. 179.625.000

Kepala Desa

 LALU BURHAN

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KECAMATAN SAKRA

DESA SAKRA SELATAN

Jl. Jurusan selawing – dasanbaru Kode Pos : 83671

Mengingat

:

 1.

Undang-Undang Nomor  69  Tahun  1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

 Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

 5.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

 7.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor );

8.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1448);

9.

Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Rugi Kerugian Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);

10

Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Pembentukan 49 (Empat Puluh Sembilan) Desa di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2015 2010 Nomor 15);

11

Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes kepada Camat se-Kabupaten Lombok Timur (Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2015 Nomor 30);

12

Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 Nomor 27);

13

Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2019 Nomor 2);

14

Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 45 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2019 Nomor 45);

15

Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 44 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2019 Nomor 44);

16

Peraturan Desa Sakra Selatan Nomor 06 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) (Lembaran Desa Sakra Selatan Tahun 2023 Nomor 4);

17

Peraturan Desa Sakra Selatan Nomor 06 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Sakra Selatan Tahun Anggaran 2025  (Lembaran Desa Sakra Selatan Tahun 2024 Nomor 14);

Telah di Evaluasi  Bupati/walikota

a.n. Camat .......

ttd(...............................................)

 Ditetapkan di  Sakra Selatan

 Pada tanggal  26 Desember 2024

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA SAKRA SELATAN

Ketua,

TUHUR AL-MASTUHURUDDIN

KEPALA DESA SAKRA SELATAN

LALU BURHAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA SAKRA SELATAN

KECAMATAN SAKRA  KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Alamat ; Jurusan Selawing – Dasan Baru   Kode Pos 83671

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KETUA

TUHUR AL-MASTUHURUDDIN

KEPALA DESA

LALU BURHAN

NO

NAMA

JABATAN

ALAMAT

TANDA TANGAN

1

2

3

4

5

1

Tuhur Al-Mastuhuruddin, QH., SS

Ketua

Suwe

2

Rahmat Hidayat, SH

Wk. Ketua

Mt. Tengak

3

Suhaili

Sekretaris

Srinate

4

Zaenudin

Anggota

Montong Beliak

5

Syar’i

Anggota

Montong Kubur

6

Najamudin

Anggota

Burukelak

7

Izurrahman

Anggota

Teliah

8

Silaturrahmi

Anggota

Ratik

9

Suhaidi

Anggota

Kemalik Jaran

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KETUA

TUHUR AL-MASTUHURUDDIN

KEPALA DESA

LALU BURHAN