PEMERINTAH DESA SAKRA SELATAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN DESA SAKRA SELATAN   

NOMOR 04 TAHUN 2025

 

TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA SAKRA SELATAN  ,

 

Menimbang      :	a.	bahwa lingkungan hidup yang baik merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 H Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;
	b.	bahwa peningkatan produksi dan konsumsi barang di masyarakat tidak  didukung  oleh  penggunaan  teknologi  ramah  lingkungan, sistem  penanganan  dan  pengelolaan  sampah  yang  baik  serta budaya      pengelolaan      sampah      yang      bertanggungjawab, menyebabkan terjadinya peningkatan volume sampah;
	c.	bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan sampah tersebut, maka perlu dilakukan pengelolaan sampah secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar dapat memberikan manfaat secara   ekonomi,   mampu   meningkatkan   derajat   kesehatan masyarakat, dan menjamin kelestarian alam dan lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat;
	d.	bahwa dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggungjawab dan kewenangan Pemerintah Desa, serta peran serta masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien;
	e.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a,  huruf  b,  huruf  c  dan  huruf  d,  maka  perlu  menetapkan Peraturan Desa Sakra Selatan  tentang Pengelolaan Sampah.
Mengingat        :	1.	Undang-UndangNomor   18   Tahun   2008   tentang   Pengelolaan Sampah;
	2.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
	3.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
	4.	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
	5.	Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah  Rumah  Tangga  dan  Sampah  Sejenis  Sampah  Rumah Tangga;
	6.	Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
	7.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman PengelolaanSampah;
	8.	Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle Melalui Bank Sampah;
	9.	Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur   Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa;
	10.	Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Lombok timur (Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2020 Nomor 1);
	11.	Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 40 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2020 Nomor 40);
	12.	Peraturan Desa Sakra Selatan Nomor 07 Tahun 2023 tentang Rencana Pembagunan Jangka Menengah Desa Tahun 2023 – 2029 (Lembaran Desa Sakra Selatan Tahun 2023 Nomor 26);
	13.	Peraturan Desa Sakra Selatan Nomor 02 Tahun 19 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sakra Selatan  Tahun 2019 Nomor 21);
	14.	Peraturan Desa Sakra Selatan Nomor 04 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Sakra Selatan Tahun 2024 Nomor 26);

 

 

 

 

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SAKRA SELATAN  

dan

KEPALA DESA SAKRA SELATAN   

MEMUTUSKAN:

Menetapkan     :   PERATURAN DESA SAKRA SELATAN   TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

 

 

BAB I

KETENTUAN UMUM Bagian kesatu Definisi

 

 

Pasal 1

 

 

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

 

1. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan mahluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup yang lain.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Wilayah desa  adalah  wilayah  Desa  Sakra Selatana   Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur 
5. Sampah adalah  sisa  kegiatan  sehari-hari  manusia  dan/atau proses  alam  yang  berbentuk  padat  yang  terdiri  atas  sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
6. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
7. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.
8. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
9. Tempat sampah  rumah  tangga  adalah  wadah  penampungan sampah yang berupa bak/bin/tong/kantong/keranjang sampah.
10. Kawasan permukiman  adalah  kawasan  hunian  dalam  bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama, dan sejenisnya.
11. Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
12. Kawasan industri  adalah  kawasan  tempat  pemusatan  kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
13. Kawasan khusus  adalah  wilayah  yang  bersifat  khusus  yang

digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional.

14. Orang adalah  orang  perseorangan,  kelompok  orang  dan/  atau badan hukum.
15. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses  alam yang menghasilkan timbulan sampah.
16. Pengelolaan     sampah     adalah     kegiatan     yang     sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
17. Pengelola sampah adalah pihak yang melaksanakan pengelolaan sampah, yaitu   Pemerintah  Desa,  pelaku   usaha/swasta   dan anggota masyarakat yang melakukan pengelolaan sampah.
18. Timbulan sampah adalah volume sampah atau berat sampah yang dihasilkan dari  jenis  sumber  sampah  di  wilayah  tertentu  per satuan waktu.
19. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.\
20. Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu yang selanjutnya disebut TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, dan pengolahan dengan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle).
21. Kegiatan reduce, reuse, dan recycle atau batasi sampah, guna ulang sampah dan daur ulang sampah yang selanjutnya disebut Kegiatan 3R adalah segala aktivitas yang mampu mengurangi segala sesuatu yang dapat menimbulkan sampah, kegiatan penggunaan kembali sampah yang layak pakai untuk fungsi yang sama atau fungsi yang lain, dan kegiatan mengolah sampah untuk dijadikan produk baru.
22. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat sebagai tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
23. Daur Ulang adalah kegiatan pemanfaatan materi yang terkandung dalam sampah anorganik.
24. Pengomposan adalah kegiatan pemanfaatan ulang sampah organik melalui proses pembusukan.
25. Bank sampah   adalah   tempat   pemilahan   dan   pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi.
26. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara  atau  Daerah  atau  Milik  Desa  dengan  nama  dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan usaha lainnya;
27. Retribusi Pengelolaan Sampah, yang selanjutnya dapat disebut retribusi, adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa kepada   masyarakat   atas   jasa   Penyelenggaraan   Pengelolaan Sampah.
28. Ramah Lingkungan adalah keadaan yang berhubungan dengan kualitas yang dapat dipakai kembali, dapat diuraikan secara biologis atau dapat dibuat kompos, dapat didaur ulang dan tidak beracun atau berbahaya bagi lingkungan.
29. Pencemaran adalah   berubahnya   tatanan   lingkungan    oleh kegiatan manusia yang mengakibatkan mutu lingkungan turun sampai  ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan  tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

 

 

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

 

 

Pasal 2

 

 

Ruang  lingkup  dan  kewenangan  pengelolaan  sampah  yang  diatur dalam Peraturan Desa ini meliputi :

1. a. sampah rumah tangga; dan
2. b. sampah sejenis sampah rumah tangga.

 

 

Pasal 3

 

 

(1) Sampah  rumah  tangga  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  2 huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari di dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

(2) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

1. a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
2. sampah yang timbul akibat bencana;
3. sampah medis;
4. puing bongkaran bangunan;
5. e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan
6. f. sampah yang timbul secara tidak periodi

(3) Sampah  sejenis  sampah  rumah  tangga  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri,   kawasan   khusus,   fasilitas   sosial,   fasilitas   umum, dan/atau fasilitas lainnya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II

ASAS DAN TUJUAN Pasal 4

 

 

Pengelolaan  Sampah Rumah  Tangga  dan  Sampah  Sejenis  Sampah

Rumah Tangga dilakukan berdasarkan asas:

1. a. harmoni, dan kelestarian lingkungan;
2. tanggung jawab;
3. berkelanjutan;
4. manfaat;
5. e. keadilan;
6. f. kesadaran;
7. g. kebersamaan;
8. h. kesehatan;
9. i. keamanan; dan
10. j. nilai ekonomi.

Pasal 5

 

 

(1) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah

Rumah Tangga bertujuan:

1. a. mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat;
2. mengurangi kuantitas  dan  dampak  yang  ditimbulkan  oleh sampah;
3. meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat;
4. meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
5. e. menjadikan sampah sebagai sumber daya; dan
6. f. mengubah perilaku masyarakat dalam penanganan sampa

(2) Pedoman   Penyelenggaraan   Bank   Sampah   bertujuan   untuk memberikan pedoman pelaksanaan kegiatan 3R melalui bank sampah terhadap sampah rumah tangga;

 

 

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DESA Pasal 6

Pemerintah   Desa   mempunyai   tugas   menjamin   terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.

 

 

Pasal 7

 

 

Tugas Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas:

1. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penanganan sampah;
2. meningkatkan kapasitas dan kompetensi tenaga pengelola sampah;
3. melakukan pengembangan teknologi dalam pengurangan dan penanganan sampah;
4. memfasilitasi,  mengembangkan    dan    melaksanakan    upaya

pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah;

1. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;

 

 

1. mendorong  dan   memfasilitasi   pengembangan   manfaat   hasil

pengolahan sampah;

1. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengelola sampah; dan
2. h. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan

dunia   usaha   agar   terdapat   keterpaduan   dalam   pengelolaan sampah.

 

Pasal 8

 

 

(1) Dalam  penyelenggaraan  pengelolaan  sampah,  Pemerintah  Desa mempunyai kewenangan:

1. membina kelembagaan,  sumber  daya  manusia,  sarana  dan peralatan,  serta  pembiayaan  yang  mendukung  pengelolaan persampahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Desa;
2. menetapkan  kebijakan   dan   strategi   pengelolaan   sampah berskala desa berdasarkan kebijakan perundang-undangan;
3. menyelenggarakan koordinasi,  pembinaan,  dan  pengawasan kinerja dalam kegiatan pengelolaan sampah;
4. menyelenggarakan  kerja   sama,   kemitraan,   dan   fasilitasi investasi   dan   pengembangan   jejaring   dalam   pengelolaan sampah;
5. memfasilitasi peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana persampahan yang dikelola dusun, RT, serta kelompok masyarakat lain di wilayahnya;
6. memberikan bantuan  teknis,  pembinaan  pengetahuan  dan teknologi pengelolaan persampahan kepada masyarakat secara berkelanjutan;
7. menetapkan lokasi tempat penampungan sementara (TPS), dan

Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST);

1. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya;
2. memberikan perlindungan  kepada  masyarakat  dari  dampak kerusakan dan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh persampahan;
3. memberikan  insentif    dan    disinsentif    bagi    orang    atau

sekelompok masyarakat yang melakukan pengelolaan sampah;

1. menerima dan meneruskan pengaduan masyarakat akibat pencemaran yang disebabkan oleh persampahan yang menjadi kewenangannya.

(2) Penetapan  lokasi  Tempat  Penampungan  Sementara  (TPS),  dan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah.

(3) Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  pedoman  penyusunan  sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB IV PENGELOLAAN Bagian Kesatu Perencanaan

 

Pasal 9

 

 

(1) Pemerintah    Desa    menyusun    rencana    pengurangan    dan penanganan sampah yang dituangkan dalam rencana strategis dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa).

(2) Rencana  pengurangan  dan  penanganan  sampah  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:

1. target pengurangan sampah;
2. target penyediaan sarana dan prasarana pengurangan dan penanganan sampah  mulai   dari   sumber  sampah   sampai dengan TPST;
3. pola  pengembangan   kerjasama   daerah,   kemitraan,   dan partisipasi masyarakat;
4. kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh pemerintah desa dan masyarakat; dan
5. rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan dalam memenuhi kebutuhan mengguna ulang, mendaur ulang, dan penanganan akhir sampa

 

Bagian Kedua

Pelaksanaan

 

 

Pasal 10

 

 

(1) Pemerintah  desa  dalam  mengurangi  sampah  dilakukan  dengan cara pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan

/ atau pengolahan sampah.

(2) Pengurangan   sampah   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)

dilakukan melalui kegiatan:

1. a. pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh pelaku usaha; dan
2. fasilitasi kepada masyarakat  dan  dunia  usaha  dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang, dan guna ulang sampah.

 

 

Pasal 11

 

 

Pemerintah desa dalam menangani sampah dilakukan dengan cara:

1. a. pemilahan;
2. pengumpulan;
3. pengangkutan;
4. pengolahan; dan
5. e. pemrosesan akhir sampa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasal 12

 

 

(1) Pemilahan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  11   huruf  a dilakukan dengan memilah sampah rumah tangga sesuai dengan jenis sampah;

(2) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyediakan fasilitas tempat sampah organik dan anorganik di kawasan permukiman, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya;

 

 

Pasal 13

 

 

Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan sejak pemindahan sampah dari tempat penampungan sementara dan selanjutnya sampai ke TPST dengan tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.

 

 

Pasal 14

 

 

(1) Pengangkutan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  11  huruf  c dilaksanakan dengan cara:

1. a. sampah rumah tangga ke tempat penampungan sementara menjadi tanggung jawab rumah tangga;
2. sampah dari tempat penampungan sementara ke TPST, menjadi

tanggung jawab pemerintah desa;

1. sampah kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus,  dari   sumber   sampah   sampai   ke   TPST   menjadi tanggung jawab pengelola kawasan;
2. sampah dari  fasilitas  umum,  fasilitas  sosial,  dan  fasilitas lainnya sampai ke TPST, menjadi tanggung jawab pemerintah desa.

(2) Pelaksanaan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.

(3) Alat    pengangkutan    sampah    harus    memenuhi    persyaratan keamanan, kesehatan lingkungan, kenyamanan, dan kebersihan.

(4) Sebelum dilakukan pengangkutan sebagaimana dimaksudpada pasal 14 ayat 2 terlebih dahulu masyarakat melakukan pengemasan menggunakan karung dan atau alat sejenisnya.

 

Pasal 15

 

 

(1) Pengolahan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  11  huruf  d dilakukan dengan mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah yang dilaksanakan di TPST.

(2) Pengolahan   sampah   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1) dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang ramah lingkungan.

 

Pasal 16

 

 

Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e  dilakukan  dengan  pengembalian  sampah  dan/atau  residu hasil pengolahan ke media lingkungan secara aman.

 

 

 

 

Pasal 17

 

 

(1) Pemerintah desa menyediakan TPST sesuai dengan kebutuhan.

(2) Penyediaan TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

(3) Penyediaan  TPST  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

 

 

Pasal 18

 

 

TPST dapat diubah menjadi TPA  dengan pertimbangan efektif dan efisien.

 

Bagian Ketiga

Lembaga Pengelola

 

 

Pasal 19

 

 

(1) Pemerintah desa dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  10  dan  Pasal  11 dapat membentuk lembaga pengelola sampah tingkat desa;

(2) Lembaga Pengelola Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Unit Pengelola Sampah yang merupakan Unit Usaha dari BUMDesa.

(3) Dalam   pelaksanaanya,   Unit   Pengelola   Sampah   sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola sampah tingkat RT sesuai dengan kebutuhan;

(4) Bentuk Lembaga Pengelola Sampah tingkat RT sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) adalah Bank Sampah.

 

Pasal 20

 

 

(1) Unit Usaha BUMDesa yang mengelola Persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, strategi, dan rencana Pemerintah Desa dalam pengelolaan sampah.

(2) Unit   Usaha   BUMDesa   yang   mengelola   Persampahan   dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas:

1. a. terlaksananya pengelolaan  sampah  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. tersedianya barang dan/atau jasa layanan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan pengelolaan persampahan;
3. tertib  administrasi      pengelolaan      persampahan      dan pertanggungjawaban kepada Pemerintah Desa.

 

Pasal 21

 

 

Lembaga pengelola sampah tingkat rukun tetangga (RT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) mempunyai tugas:

1. a. memfasilitasi tersedianya tempat sampah rumah tangga di masing-

masing rumah tangga dan alat angkut dari tempat sampah rumah tangga ke Tempat Penampungan Sementara; dan menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah di masing-masing rumah tangga;

1. mengusulkan Tempat  Penampungan  Sementara  kepada  kepala desa.

 

 

 

 

 

 

Pasal 22

 

 

Unit Usaha BUMDesa yang mengelola persampahan dapat memungut dan   mengelola   retribusi   atas   barang   dan/atau   jasa   layanan pengelolaan sampah sesuai ketentuan yang berlaku.

 

 

Pasal 23

 

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan pengelolaan Unit Usaha  BUMDesa  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  22  diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

 

Bagian Keempat

Insentif dan Disinsentif

 

 

Pasal 24

 

 

Pemerintah desa dapat memberikan insentif kepada perseorangan maupun kelompok masyarakat dan tidak terbatas pada lembaga pengelola sampah tingkat RT yang melakukan:

1. a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
2. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
3. pengurangan timbulan sampah; dan/atau d. tertib penanganan sampah.

Pasal 25

 

 

Pemerintah    desa    memberikan    disinsentif    kepada    kelompok masyarakatdan perseorangan yang melakukan:

1. a. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau b. pelanggaran tertib penanganan sampa

 

 

 

Pasal 26

 

 

Insentif  kepada kelompok masyarakat dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa:

1. a. pemberian penghargaan; dan/atau b. pemberian subsidi.

 

 

Pasal 27

 

 

Disinsentif    kepada    kelompok    masyarakat    dan    perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dapat berupa:

1. a. penghentian subsidi; dan/atau
2. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.

 

 

Pasal 28

 

 

(1) Kepala  desa  melakukan  penilaian  kepada  perseorangan   dan kelompok masyarakat terhadap:

1. a. inovasi pengelolaan sampah;
2. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
3. pengurangan timbulan sampah;
4. tertib penanganan sampah;
5. e. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau f.  pelanggaran tertib penanganan sampa

(2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dibentuk Tim Penilai dengan Keputusan Kepala Desa.

 

 

Pasal 29

 

 

Pemberian  insentif  dan  disinsentif  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 26 dan Pasal 27 disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kearifan lokal.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagian Kelima

Kerja sama, Kemitraan dan Investasi

 

 

Kerja sama

 

 

Pasal 30

 

 

(1) Pemerintah Desa dapat melakukan kerjasama dalam melakukan pengelolaan sampah.

(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk kerjasama dan/atau pembuatan usaha bersama pengelolaan sampah.

(3) Penyelenggaraan   kerjasama   pengelolaan   persampahan   dapat dilakukan melalui:

1. a. kerjasama antara  pemerintah  desa  dengan  pemerintah  desa lainnya;
2. kerjasama antara  pemerintah  desa  dengan  pemerintah  di

atasnya;

1. kerjasama antara  pemerintah  desa  dengan  lembaga,  badan, atau pihak lain di luar desa; atau
2. kerjasama pemerintah desa dengan masyarakat atau kelompok masyarakat di dalam Desa;

(4) Kerjasama  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (3)  dituangkan dalam bentuk perjanjian.

(5) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c meliputi:

1. a. pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana;
2. pembiayaan pengoperasian dan pemeliharaan;
3. pengaturan tentang pengelolaan persampahan pada kawasan yang dilalui dan terlayani oleh jasa pengelolaan sampah;
4. peningkatan  manajemen     dan     kelembagaan     pengelola persampahan;
5. e. peningkatan kemampuan pendanaan untuk pengoperasian dan pemeliharaan;
6. f. pengelolaan sampa

 

 

(6) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi:

1. a. penarikan retribusi pelayanan persampahan;
2. pengangkutan sampah ke TPST;
3. peningkatan  peran      masyarakat      dalam      pengelolaan persampahan;
4. pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana;
5. e. pembiayaan pengoperasian dan pemeliharaan;
6. f. pengaturan tentang pengelolaan persampahan pada kawasan yang dilalui dan terlayani oleh jasa pengelolaan sampah;
7. g. peningkatan  manajemen     dan     kelembagaan     pengelola persampahan; dan/atau
8. h. peningkatan kemampuan pendanaan untuk pengoperasian dan pemeliharaa

(7) Dalam  pelaksanaan  kerjasama  dengan  pemerintah  desa  yang lainnya, pemerintah desa dapat menunjuk Unit Usaha BUMDesa yang mengelola Persampahan sebagai pihak yang mewakili pemerintah desa

 

 

 

 

 

 

Kemitraan

 

 

Pasal 31

 

 

(1) Pemerintah  Desa  secara  sendiri  atau  bersama-sama  pihak  lain dapat bermitra dengan badan usaha pengelolaan sampah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.

(2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian antara Pemerintah Desa dan badan usaha yang bersangkutan.

(3) Bentuk kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

1. a. pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana;
2. pembiayaan pengoperasian dan pemeliharaan;
3. peningkatan  manajemen     dan     kelembagaan     pengelola persampahan;
4. alih teknologi dalam pengolahan sampah;
5. e. peningkatan kemampuan pendanaan untuk pengoperasian dan pemeliharaan;
6. f. pengolahan sampah  menjadi  produk  lainnya  yang  ramah lingkungan; dan
7. g. pemasaran produk hasil pengolahan dan daur ulang sampa

(4) Dalam pelaksanaan kemitraan dengan badan usaha, pemerintah desa dapat menunjuk Unit Usaha BUMDesa yang mengelola Persampahan sebagai pihak yang mewakili pemerintah desa.

 

Investasi

 

 

Pasal 32

 

 

(1) Pemerintah  desa  secara  sendiri  atau  bersama-sama  pihak  lain dapat melakukan investasi di bidang usaha pengelolaan dalam penyelenggaraan pengolahan sampah.

(2) Investasi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dibahas  dan

disepakati melalui Musyawarah Desa dan diatur dengan Peraturan

Desa.

(3) Bentuk investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

1. a. investasi  awal   untuk   pembangunan   sistem   pengelolaaan persampahan;
2. kerjasama investasi dalam pengolahan dan daur ulang sampah berbasis teknologi modern dan ramah lingkungan; atau
3. memfasilitasi  investasi   swasta   dalam   usaha   pengelolaan

sampah.

 

 

BAB V

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN Pasal 33

(1) Retribusi sampah untuk rumah tangga perbulan :

5. kategori kecil sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
6. kategori menengah atas Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

(2) Retribusi sampah untuk lembaga sosial perbulan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

(3) Restribusi sampah untuk pelaku usaha perbulan :

10. a. kategori kecil Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
11. kategori menengah Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). (4) Retribusi sampah untuk lembaga pendidikan perbulan:
12. a. kategori kecil sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
13. kategori menengah atas Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) Retribusi sampah untuk hajatan perkegiatan :
14. a. kategori kecil Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah);
15. kategori sedang Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah);
16. kategori besar Rp 150.000,- (Seratus Lima Puluh ribu rupiah).

 

 

 

Pasal 34

 

 

Penyelenggaraan retribusi atas pelayanan persampahan diatur dengan

Peraturan Kepala Desa.

 

BAB VI

KEWAJIBAN, LARANGAN DAN SANKSI Kewajiban

Pasal 35

 

 

(1)  Setiap orang, rumah tangga, lembaga/badan dan pelaku usaha wajib menjaga kebersihan lingkungannya dan tempat umum;

(2)  Setiap  rumah  tangga, lembaga/badan  dan  pelaku  usaha wajib

membayar retribusi pelayanan persampahan.

 

 

Larangan

 

 

Pasal 36

 

 

Setiap  orang,  rumah  tangga,  lembaga/badan  dan  pelaku  usaha dilarang membuang sampah di :

1. a. tempat umum;
2. sungai; dan
3. tempat umum bukan pembuangan sampah lainnya.

 

 

Sanksi

 

 

Pasal 37

 

 

(1)  Bagi yang tidak membayar retribusi tidak memperoleh pelayanan persampahan dan tidak boleh membuang sampah ditempat-tempat yang disiapkan oleh pengelola sampah;

(2) Barang   siapa   membuang   sampah   ditempat-tempat   terlarang

dikenakan sanksi berupa :

1. a. Teguran;
2. Sanksi sosial berupa  pemasangan  foto  yang  bersangkutan ditempat umum selama 30 (tiga puluh hari) bahwa yang bersangkutan telah melanggar Peraturan Desa tentang pengelolaan sampah;
3. Denda berupa uang setinggi-tingginya Rp 100.000,- (seratus ribu

rupiah).

 

 

BAB VII KOMPENSASI

 

 

Pasal 38

 

 

(1) Pemerintah desa memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.

(2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

1. a. relokasi;
2. pemulihan lingkungan;
3. biaya kesehatan dan pengobatan;
4. ganti rugi; dan/atau e. bentuk lain.

 

Pasal 39

 

 

Tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

38 ayat (2) diatur dalam Peraturan Kepala Desa:

 

 

BAB VIII PERAN MASYARAKAT Pasal 40

 

(1) Pemerintah  desa  berkewajiban  meningkatkan  peran  masyarakat dalam pengelolaan sampah.

(2) Masyarakat dapat berperan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan dalam kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa.

 

 

BAB IX PENUTUP

 

 

Pasal 41

 

 

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

 

 

Ditetapkan di        : SAKRA SELATANA

Pada tanggal         : 04 Juni  2025

 

 

Kepala DESA SAKRA SELATAN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diundangkan di Sakra Selatana

Pada tanggal 04 juni  2025

SEKRETARIS DESA SAKRA SELATAN  

 

 

 

 

 

 

SURYADI

 

LALU BURHAN

 

LEMBARAN DESA SAKRA SELATAN   TAHUN 2025  NOMOR