Menimbang

:

a.     Bahwa untuk melaksanakan  ketentuan Pasal 3 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu perlu membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Posyandu Desa;

b.    Bahwa untuk meningkatkan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, advokasi, dan bantuanyang berkaitan dengan fungsi dan kinerja Pos Pelayanan Terpadu, perlu Pembentukan Kelompok Kerja Pos Pelayanan Terbadu (POKJA POSYANDU);

c.     Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada point a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Kelompok Kerja Posyandu Desa Sakra Selatan Kecamatan Sakra

Mengingat

:

1.     Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

2.     Undang-undangNomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3.     Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 5607);

4.     Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 tentang  Peraturan  Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5.     Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor  88, Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

6.     Peraturan Menteri Dalam Neger iNomor 54 tahun 2007 tentang Pembentukan Komisi Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos PelayananTerpadu;

7.     Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos PelayananTerpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);

8.     Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Peraturan Di Desa  (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091) ;

9.     Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 2093);

10.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 2094);

11.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;

12.  Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 tahun 2014 tentang Pusa Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);

13.  Peraturan Bupati Lombok Timur nomor : 48 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Penurunan Stunting;

14.  Peraturan Desa Sakra Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) Desa Sakra Selatan Tahun 2023-2029;

15.  Peraturan Desa Sakra Selatan Nomor : 6 Tahun 2019 Tentang Optimalisasi Pencegahan Dan Penurunan Stunting;

16.  Peraturan Desa Sakra Selatan Nomor : 7 Tahun 2020 Tentang Revitalisasi Pos Pelayanan Terpadu.

Memperhatikan

:

1.   Surat  Edaran Menteri Dalam Negeri   Nomor : 4113/ 1116/SJ/2001 tentang    Pedoman Umum Revitalisasi Pos PelayananTerpadu;

2.   Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2003 tentang Peningkatan Pembinaan Mutu Pos Pelayanan Terpadu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

KESATU

:

Membentuk dan mengesahkan Kelompok Kerja (Pokja) Posyandu Desa Sakra Selatan Kecamatan Sakra untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun sejak tanggal penetapan dengan struktur kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputsan ini  .

KEDUA

:

Pokja  Posyandu Keluarga sebagaimana dimaksud  pada DIKTUM Kesatu mempunyai tugas dan    fungsi :

a.     Membantu Pemerintah Desa dalam mengkoordinasikan  pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan dan pelayanan  kesehatan  melalui   Posyandu;

b.    mengelola  berbagai  data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan  Posyandu di Desa;

c.     Melakukan anaisis masalah pelaksanaan program berdasarkan alternativ pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa;

d.    Menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan tahunan posyandu berdasarkan analisis masalah;

e.     Mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan posyandu;

f.      Memfasilitasi serta melkasanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan revitalisasi posyandu;

g.     Melaksanakan revitalisasi posyandu untuk meningkatkan strata posyandu dan atau menjadi posyandu keluarga;

h.    Mengembangkan Posyandu untuk konvergensi yang terintegrasi  dengan Program Bank Sampah, BKB, PAUD, Penanganan isu isu sosial yang dominan dalam wilayah dusun atau  kegiatan lain sesuai  kebutuhan;

i.      Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan serta pengembangan kemitraan dalam pengintegrasian layanan sosial dasar  Posyandu keluarga;

j.      Melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, pencatatan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan kinerja pelayanan Posyandu secara berkesinambungan;

k.    Menggerakkan dan mengembangkan prakarsa, partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat melalui Posyandu keluarga;

l.      Mengembangkan Kegiatan lain sesuai kebutuhan;

m.   Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa dan Ketua Pokjanal Posyandu Kecamatan.

KETIGA

:

Pokja Posyandu dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada diktum KEDUA dapat membentuk sekretariat tetap dan berkedudukan di Kantor Kepala Desa Serta Dibantu Oleh Kader Posyandu atau Tenaga Kesehatan Lainnya di Desa.

KEEMPAT

:

Pokja  Posyandu dalam   pelaksanaan  tugas     sebagaimana    pada diktum KEDUA  bertanggung   jawab  kepada  Kepala   Desa melalui Pokja Posyandu Desa Sakra Selatan.

KELIMA

:

Pendanaan dalam pelaksanaan tugas Pokja Posyandu Keluarga bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDEs)  dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KEENAM

:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana  mestinya.

LAMPIRAN

:

KEPUTUSAN KEPALA DESA SAKRA SELATAN

NOMOR

:

  04    TAHUN 2024

TANGGAL

:

10 JANUARI 2024

TENTANG

:

PEMBENTUKAN POKJA POSYANDU DESA SAKRA SELATAN  KECAMATAN SAKRA KABUPATEN LOMBOK TIMUR.

NO

NAMA

JABATAN

UNSUR

1.

LALU BURHAN, A.Md.KeP

PENANGGUNG JAWAB

Kepala Desa Sakra Selatan

2.

SURYADI, M.Pd

KETUA

Sekretaris Desa

3.

HARMAEN SISWADI

SEKRETARIS

Kasi Pelayanan  Desa Sakra Selatan

4.

ISTIYAWAN

BENDAHARA

Kaur Keuangan  Desa Sakra Selatan

5.

NURHIDAYATI, A.Md.Kep

UNIT PELAYANAN

Bidan Desa

6.

MOH. ALI JAMIL

UNIT PELAYANAN

Kepala Dusun

7.

MASNAH

UNIT PELAYANAN

Kader Posyandu

8.

NURDIAH FITRIANI

UNIT PELAYANAN

PKK

9.

MUKSIN, ST

UNIT PELAYANAN

Tokoh masyarakat

10.

MAWARDI, QH.S.PdI

UNIT INFORMASI

Kepala Dusun

11.

MOH. SAMPURNA

UNIT INFORMASI

Kepala Dusun

12.

MUSTAMIN

UNIT INFORMASI

Kepala Dusun

13.

SITI HULPAH

UNIT INFORMASI

KPM

14.

M. NASIR

UNIT INFORMASI

Kepala Dusun

15.

IHSAN NASRI

UNIT INFORMASI

Kepala Dusun

16.

MUHAMAD YUSUP

UNIT INFORMASI

Kepala Dusun

17.

MURTI ASRI, S.Pd

UNIT KELEMBAGAAN

PKK

18.

JANATUL IKHWAN

UNIT KELEMBAGAAN

Tokoh Masyarakat

19.

ZURNIWATI

UNIT KELEMBAGAAN

Kader Posyandu

20.

ALI MUKMIN, SH

UNIT KELEMBAGAAN

Kepala Dusun

21.

IDA ASTUTI

UNIT KELEMBAGAAN

Ketua BKR

22.

HINDUN

UNIT KELEMBAGAAN

Ketua BKB

24.

NINING HARTINI

UNIT KELEMBAGAAN

Ketua BKL